News Sticker

  PASTIKAN DIRI ANDA TERDAFTAR DALAM MENSUKSESKAN PEMILIHAN DAERAH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA PUTARAN KE-2 (19 APRIL 2017)   SALAH SATU PASANGAN CALON YANG MASUK KE PUTARAN KE-2 ADALAH PASANGAN ANIES & SANDI    PERGUB NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG IKON BUDAYA BETAWI RESMI DITANDATANGANI OLEH (PLT) GUBERNUR DKI JAKARTA (1/2/2017) ;   PERATURAN GUBERNUR(PERGUB) IKON BUDAYA BETAWI ANTARA LAIN ONDEL-ONDEL, KEMBANG KELAPA, ORNAMEN GIGI BALANG, BAJU SADARIAH KEBAYA KERANCANG, BATIK BETAWI, KERAK TELOR DAN BIR PLETOK 

Mencari Sosok Bang Thamrin : Sang Pembela Kaum Miskin Kota

Roni Adi Maret 2017 M.H. Thamrin

Foto diambil dari situs www.indonesia-investments.com

Pendahuluan

Tujuan pembangunan nasional seperti dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Dan salah satu dari indikator kesejahteraan umum dalam tujuan pembangunan nasional tersebut adalah dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan pembangunan nasional seharusnya seluruh rakyat Indonesia dapat hidup sejahtera, tidak ada perbedaan antar-penduduk dan antar- wilayah. Namun nyatanya masih dijumpai adanya kemiskinan dan perbedaan tingkat kesejahteraan baik antar penduduk maupun antar wilayah di Indonesia pada umumnya dan di DKI Jakarta pada khususnya.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Sebagai permasalahan global, pengurangan penduduk miskin merupakan tujuan bersama negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu strategi peningkatan kesejahteraan rakyat sejak tahun 2004 adalah pro-poor (pro orang miskin) yaitu dilaksanakannya berbagai kegiatan yang berupaya untuk menanggulangi kemiskinan atau kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat.

Gambaran Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan rilis teranyar BPS DKI Jakarta pada 3 Januari 2017, jumlah penduduk miskin di ibukota sebesar 385,84 ribu orang atau 3,75 persen pada bulan September 2016. Jika dibandingkan dengan kondisi bulan Maret 2016, penduduk miskin sebanyak 384,30 ribu orang atau 3,75 persen. Jumlah penduduk miskin meningkat 1,54 ribu orang. Sedangkan dibandingkan dengan bulan September 2015, jumlah penduduk miskin sebanyak 368,67 ribu orang atau 3,61 persen. Jumlah penduduk miskin naik 17,17 ribu orang atau meningkat 0,14 persen.

Selama September 2015-September 2016, garis kemiskinan naik sebesar 2,02 persen dari Maret 2016-September 2016. Kemudian naik sebesar 3,51 persen dari September 2015-September 2016.

Apabila definisi penduduk miskin di Jakarta adalah orang yang memiliki penghasilan di bawah Rp 470.000 per bulan, jumlah penduduk miskin di Jakarta adalah 350.000 orang. Begitu angkanya diubah menjadi Rp 1 juta per bulan, yang miskin menjadi 3,5 juta orang. Kenaikannya mencapai 10 kali lipatnya.


Diskusi
Diskusi

Berdasarkan tabel 2 di atas,persentase penduduk miskin pada tahun 2013 terbesar berada di Kepulauan Seribu (11,01%) dan Jakarta Utara (5,30%), jauh di atas persentase penduduk miskin rata-rata di DKI Jakarta yang hanya 3,72%. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Betawi pesisir yang notabene merupakan bagian dari jejak sejarah budaya maritim nusantara, malah menjadi wilayah yang banyak dihuni oleh penduduk miskin dan tinggal kampung-kampung yang kumuh.

Apabila secara absolut sesuai tabel 3 di atas,jumlahpenduduk miskin pada tahun 2013 terbesar berada di Jakarta Utara (90,9 ribu jiwa) dan Jakarta Timur (86,8 ribu jiwa).

Kemiskinan dan Penggusuran di Jakarta

Menurut data penggusuran yang dihimpun LBH Jakarta, ada 113 kasus penggusuran di DKI Jakarta selama 2015. Sebanyak 67 persen diantaranya dibiarkan tanpa ada solusi dengan jumlah korban sebanyak 8.145 kepala keluarga dan 6.283 unit usaha yang terdampak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai seringkali menyepelekan musyawarah sebelum melakukan penggusuran. Data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebutkan sebanyak 84 persen kasus tidak dilalui musyawarah yang tulus terhadap warga.

Penggusuran rakyat miskin memang merupakan masalah yang klasik di Jakarta. Alasan yang biasa digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah demi “kepentingan umum.” Tetapi, betulkah demikian? Berdasarkan data yang ada, ada tiga alasan penggusuran yang dominan. Pertama, untuk urusan perairan kota seperti waduk, kali, saluran air, dan sebagainya, dengan alasan mengatasi banjir. Kedua, untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ketiga, untuk pengembangan jalan, baik itu pelebaran jalan maupun pembangunan jalan baru, jalan tol atau jembatan.

Alasan banjir dan RTH memang mudah dibuat seolah-olah untuk “kepentingan umum.” Tetapi, jika betul Pemprov berkomitmen mengatasi banjir dan membangun RTH, kenapa mall-mall, pemukiman mewah, apartemen, dan hotel, yang dibangun di atas daerah resapan air dan mengkonversi lahan RTH menjadi tempat bisnis dibiarkan? Kenapa hanya rakyat miskin yang digusur dengan alasan tersebut?

Terkait pelebaran atau pembangunan jalan, dalih yang sering dikemukakan pemerintah adalah untuk mengurangi kemacetan. Namun, sudah cukup banyak yang membantah bahwa pertumbuhan jalan akan bisa mengurangi kemacetan. Sebaliknya, pertumbuhan jalan hanya akan memfasilitasi pertumbuhan kendaraan pribadi yang merupakan salah satu sumber kemacetan di Jakarta.

Berdasarkan data aduan yang diterima LBH Jakarta, ada semacam pola di balik penggusuran Pemprov DKI Jakarta, yaitu pola pengelolaan SDA untuk kepentingan bisnis, contohnya adalah kasus reklamasi. Reklamasi ini tidak memberikan keuntungan rakyat, bahkan kepada warga Jakarta secara luas, dan yang diuntungkan adalah bisnis. Reklamasi ini banyak sekali melanggar hukum perda tata ruang dan izinnya, izinnya belum ada tetapi sudah dilakukan. Hal ini juga bisa dilihat dari berbagai macam pembangunan yang berorientasi bisnis.

Laporan Aktual.com tanggal 4 September 2015 tentang “AlihFungsiRuang Terbuka Hijau di DKI Jakarta” juga menyebutkan data tentang alih fungsi RTH untuk bisnis di Jakarta. Ada setidaknya 5 daerah RTH, resapan air dan fasilitas publik, dengan total luas 3.297 hektare, yang fungsinya dialihkan untuk bisnis. Daerah itu adalah Pantai Kapuk, Sunter, Kelapa Gading, Hutan Kota Tomang dan Hutan Kota Senayan. Di atas kelima daerah itu sudah berdiri pemukiman elit, mall, hotel, apartemen, dan sebagainya. Namun Pemprov DKI tidak berani melakukan penggusuran terhadap bangunan-bangunan yang menduduki daerah hijau ini, yang kemungkinan besar juga merupakan bangunan-bangunan yang memompa air tanah dalam dengan pompa-pompa mereka yang memiliki tenaga besar.

Inkonsistensi Pemprov DKI ini membuat kita patut mencurigai retorika “kepentingan umum” mereka ketika melakukan penggusuran. Jangan-jangan, RTH menyempit karena alih fungsi lahan RTH untuk bisnis, tetapi rakyat miskin yang membayar ongkosnya. Stigma terhadap orang miskin yang menjadi penyebab banjir terus dibangun agar mendapat dukungan kelas menengah, sehingga penggusuran wajar dan halal dilakukan oleh Pemprov DKI.

Masyarakat miskin yang tinggal di Jakarta jangan sampai salah memilih Gubernur dalam Pilkada DKI 2017 ini, karena Pemda DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Petahana Ahok ini sudah menargetkan pada tahun 2019 kampung-kampung kumuh akan bersih dari Jakarta. Dari data penggusuran serta motif penggusuran di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa bukan angka kemiskinan yang akan dihilangkan oleh Pemprov DKI Jakarta, namun orang-orang miskinnya yang akan “dihilangkan” karena perkampungannya digusur dan akhirnya hilang dari data statistik kependudukan.

Relevansi Semangat Bang Thamrin

Bang Thamrin yang lahir di Weltevreden, Batavia, pada 16 Februari 1894, berasal dari keluarga “gado-gado”. Kakeknya, Tuan Ort, berkebangsaan Inggris, yang menikah dengan neneknya Thamrin, Noeraini, seorang perempuan pribumi.

JJ Rizal mengungkapkan, Thamrin memilih bergerak meninggalkan kenyamanan sebagai orang superkaya Batavia dan keturunan Eropa. Ia lebih memilih memperjuangkan kaum Betawi yang kampungnya telah dirusak. Mulai dari soal tanah orang Betawi yang diserobot, nasib kampung yang dihinakan, sampai urusan minyak tanah.

Thamrin, keluar masuk kampung becek, mandi di Kali Ciliwung, bergaul bahkan tidur bersama kalangan jelata. Ia menekankan pentingnya perbaikan jalan-jalan kampung dan sanitasi di Batavia pada masa itu. Dan Thamrin bersama Abu Bakar termasuk orang pertama yang mengkritik soal pembebasan lahan di Menteng, sebuah area pemukiman mewah pertama di masa kolonial Belanda.

Thamrin yang berlatar belakang pendidikan modern,dikenal sebagai salah satu tokoh Betawi (organisasi Kaoem Betawi) yang pertama kali menjadi anggota Volksraad mewakili kaum inlanders (pribumi). Ide-idenya yang menunjukkan keberpihakan kepada wong cilik berkali-kali ditentang karena berlawanan dengan kebijakan politik kolonial Belanda.

  Namun, apakah prediksi MH Thamrin ini akan tepat? Situasi kematian obor seperti yang dikatakan Thamrin sudah sepatutnya diakhiri. Kampung Betawi yang saat ini banyak digusur, sungai yang dibeton, dan teluk yang direklamasi.Seluruh kondisi itu mengubur sejarah orang Betawi sebagai masyarakat sungai dan pesisir. Kesewenang-wenangan mesti dilawan layaknya perjuangan Thamrin.

Dan selayaknya Thamrin yang bekerja lebih mementingkan otak ketimbang otot, maka kebangkitan kaum Betawi harus dimulai dari penyadaran akan pentingnya budaya membaca dan budaya menulis. Karena di masa lalu, para founding father kita — mampu membuat gerakan kebangkitan Indonesia dengan berhasil memancangkan “pikiran” dan “keberaksaraan” sebagai tanda.Tanpa adanya kesadaran akan pentingnya budaya membaca dan menulis, maka harapan agar kaum Betawi bangkit, sepertinya akan jauh panggang dari api.

Source : http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301?


Related Post

$(document).ready(function() {$('img#closed').click(function(){$('#bl_banner').hide(90);});});
close
Banner iklan disini