News Sticker

  PASTIKAN DIRI ANDA TERDAFTAR DALAM MENSUKSESKAN PEMILIHAN DAERAH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA PUTARAN KE-2 (19 APRIL 2017)   SALAH SATU PASANGAN CALON YANG MASUK KE PUTARAN KE-2 ADALAH PASANGAN ANIES & SANDI    PERGUB NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG IKON BUDAYA BETAWI RESMI DITANDATANGANI OLEH (PLT) GUBERNUR DKI JAKARTA (1/2/2017) ;   PERATURAN GUBERNUR(PERGUB) IKON BUDAYA BETAWI ANTARA LAIN ONDEL-ONDEL, KEMBANG KELAPA, ORNAMEN GIGI BALANG, BAJU SADARIAH KEBAYA KERANCANG, BATIK BETAWI, KERAK TELOR DAN BIR PLETOK 

Jokowi Dan Perpustakaan

JOKOWI DAN PERPUSTAKAAN Januari 2017 Tokoh

Adakah cara yang paling gampang untuk mengukur sebuah kota beradab atau tidak? Pertanyaan ini muncul pada hari mulia, World Book Day, di Museum Nasional Jakarta 23 April lalu dalam diskusi memperingati Kartini.

Siapapun tahu, Kartini dan buku seperti gigi dengan gusi; dekat sekali. Akan tetapi, sedikit yang tahu bahwa Hari Kartini dan World Book Day pun dekat sekali dengan hari lahirnya Perpustakaan Nasional RI. Kelahiran Perpustakaan Nasional bermula dari Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Watenschappen atau Lembaga Kesenian dan Ilmu Pengetahuan Batavia yang didirikan 24 April 1778.

Pesan dari serentetan peristiwa yang kebetulan itu jelas bahwa ada hubungan antara buku, perpustakaan, dan modernisasi kota dengan perkembangan sosial sebagai katalis kemunculan tokoh-tokoh pembaruan peradaban. Tak aneh jika perpustakaan, kata sejarawan Lucian Febre dan Henry Jean Martin, adalah penanda terpenting dari gerak maju peradaban Barat pada era pencerahan.

Keduanya menemukan relasi antara literasi dan perkembangan di Barat. Hal itu terbaca pada revolusi mental tentara, dari kalangan kurang membaca menjadi mau membeli buku, sampai akhirnya mendirikan perpustakaan publik dan perpustakaan sendiri.

“Bagiku hanya ada dua keningratan, yaitu keningratan pikiran dan keningratan budi,” begitu tulis Kartini pada 1898. Terkait dengan hal itu lahirlah revolusi budaya yang mendorong reformasi mental dengan transformasi tata nilai, ide, dan jalan hidup dalam bentuk gerakan berbasis ilmu, serta kualitas pikiran sebagai ukuran kehormatan. Apabila Kartini dan generasi setelahnya—Tjipto, Dewantara, Dekker, Tan Malaka, Thamrin, Sukarno, Hatta—mampu membuat gerakan kebangkitan di masa lalu Indonesia dengan berhasil memancangkan “pikiran” dan “keberaksaraan” sebagai tanda, lantas tanda apakah gerangan yang diciptakan elite masa kini? Itu pertanyaan genting yang harus dicermati.

Mengapa? Begini, pada 14 Maret 2013, Jokowi, Gubernur Jakarta yang kini dianggap model ideal pemimpin Indonesia mencopot Walikota Jakarta Selatan, Anas Effendi. Ia kedapatan tidur sampai mendengkur keras saat Jokowi berpidato di Rapat Paripurna DPRD Jakarta, 13 Maret 2013. Wajar Jokowi naik pitam. Selang sehari, Jokowi menilai buruk kinerja Anas lalu menghukum dengan menaruhnya sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Jakarta.

Setahun kemudian, pada 11 Maret 2014, Jokowi menaikkan kembali Anas sebagai Walikota Jakarta Barat. Kenaikan kembali itu karena menurut Ahok, “Anas sudah bertobat dan berjanji memperbaiki kesalahannya.” Sementara itu, Jokowi melihat Anas telah insyaf atas yang disebutnya sebagai cara kerja dengan “ritme baru dan totalitas baru”.

Sikap serta tindakan Jokowi dan Ahok itu jelas telah menandai perpustakaan sebagai tempat buangan, tempat orang tak pantas. Lebih jauh sikap dan tindakan itu juga menandai perpustakaan tidak saja hal yang tidak penting dalam wawasan berpikir mereka, tetapi daya pikir dan daya literasinya pun telah ditaklukkan oleh pragmatisme dan banalisme.

Paradigma pikir semacam ini tak ayal mengerdilkan peran strategis perpustakaan sebagai institusi yang sebenarnya menjadi ukuran peradaban bangsa, organ kemajuan sosial, dan instrumen budaya, serta perkembangan ilmiah juga kognitif. Otomatis sikap dan tindakan Jokowi itu berkontribusi besar dalam menebalkan paradigma yang sudah kuat di masyarakat bahwa perpustakaan adalah kartu mati, sebab tidak bernilai penting sekaligus sepi prestise.

Berlatarbelakang peristiwa itu, selain telah menyumbang kata “blusukan”, Jokowi juga menyumbang istilah “diperpustakaankan”. Istilah “diperpustakaankan” ini menambah istilah yang telah lebih dulu diwariskan Orde Baru dan sama artinya, yaitu “dimuseumkan”. Kata “dimuseumkan” menurut KBBI artinya, “menyimpan dan tidak menggunakan lagi barang-barang yang sudah terlalu lama digunakan atau tidak pantas lagi digunakan”.

Secara umum diartikan barang (atau orang) yang dianggap sudah tak berguna, tak pantas digunakan, atau tak memberi manfaat optimal lagi. Pada 1970-an, istilah “dimuseumkan” sangat populer di Jakarta. Ali Sadikin melalui intruksi No. D III/2217/d/2/1974 berusaha menjernihkan istilah “dimuseumkan” itu dengan mengajak anak-anak sekolah di Jakarta ke museum-museum, terutama Museum Nasional yang saat itu sekaligus Perpustakaan Nasional. Bang Ali berharap instruksinya tidak saja akan mengikis kesan sesat tentang “dimuseumkan”, tetapi juga memompa minat baca agar jangan jadi “generasi nol buku”.

Hal ini sekaligus agar tumbuh kebanggaan masyarakat Jakarta, betapa beruntungnya mereka sebab memiliki perpustakan tertua di Asia Tenggara yang saat itu mengoleksi sedikitnya 100.000 judul buku. Ketika Jakarta masih sangat muda dan bernama Batavia, salah satu yang dirasa mendesak dibangun memang perpustakaan dan museum.

Diskusi

Gubernur Jenderal Reinier de Klerk (1777–1780) segera mendukung ide menantunya, J.C.M. Radermacher, sebagai pendiri Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Watenschappen yang hendak mendirikan perpustakaan dan museum. Seperti yang telah disinggung di awal, pada 24 April 1778, Radermacher memulainya dengan menyumbangkan buku-buku dan benda kuno sebanyak enam lemari. Dari benda-benda kuno Radermacher itulah kemudian berkembang menjadi Museum Nasional.

Sementara itu, dari sumbangan buku-bukunya menjadi Perpustakaan Nasional hari ini. Arti penting perpustakaan dan museum bagi masyarakat dan elite kolonial di Batavia juga terlihat dari perpindahannya. Semula keduanya itu menempati rumah kecil sumbangan Radermacher di Kali Baru.

Lantas karena koleksinya bertambah, diberikanlah gedung baru di Jalan Harmoni No. 3. Pada 1868, perpustakaan dan museum dipindahkan lagi ke tempat bergaya neocorintic di Jalan Merdeka Barat 12. Perhatian besar pemerintah kolonial terhadap perpustakaan dan museum ini juga memicu pendiriannya di tempat-tempat lain, seperti Bogor, Bandung, Tegal, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Bukittinggi, Makasar, Menado, Gorontalo, Ambon, dan lain-lain.

Ketika Indonesia merdeka, bahkan di tengah situasi revolusi, elite Republik Indonesia tak melupakan peran vital perpustakaan. Meskipun tidak ada pembelian buku baru sebab nol budget, Perpustakaan Nasional di Jakarta mengusahakan mencari hibah buku-buku dari dalam dan luar negeri, juga mengadakan pertukaran koleksi. Termasuk menjadikan Perpustakaan Nasional sebagai tempat penyimpanan (depository library) bagi yang kesulitan mengurus buku-buku.

Bukan hanya di ibukota, menjelang Perang Kemerdekaan 1947, Hatta mendorong berdirinya perpustakaan di Bukittinggi. Bahkan sebagai kenang-kenangan kembalinya ibukota Indonesia ke Jakarta pada 1950, Hatta membangun perpustakaan di Yogyakarta.

Sukarno dan Hatta termasuk yang rajin menghibahkan buku. Mereka juga menjadi sumber dana rutin bagi Perpustakaan Nasional dengan berlangganan tetap jasa penjilidan kain linen yang bagus kualitasnya untuk buku-buku mereka. Kedua pendiri bangsa ini hanya mewakili kawan seangkatan mereka yang menaruh buku dan perpustakaan sebagai mahkota kehidupan.

Perpustakaan adalah basis revolusi mental sebagai syarat pembangunan human capital sebagai sumber daya yang tak akan habis, sekaligus syarat utama membangkitkan masyarakat kreatif yang beradab sebagai pengelola kekayaan alam Indonesia yang meruah. Oleh sebab itu, selain mereka memiliki perpustakaan pribadi, juga berusaha membangun dan menghidupkan perpustakaan di tengah masyarakat sebagai ekosistem keadaban. Bahkan sebagai penguasa yang jauh dari dunia intelektual, Soeharto bersama isterinya menaikkan status Perpustakaan dan memberinya gedung sendiri pada 11 Maret 1989 di Jalan Salemba Raya 28A.

Berkaca pada hal itu, sikap dan tindakan Jokowi menempatkan perpustakaan sebagai tempat buangan, kamp bagi yang tak pantas adalah gambaran nyata krisis wawasan kebangsaan di kalangan elite. Sebagai gubernur sebuah kota yang punya sejarah literasi panjang dan berkelindan dengan sejarah gerakan kebangsaan—sekaligus tokoh nasional yang sangat berpengaruh serta ditahbiskan menjadi model pemimpin Indonesia baru—seharusnya Jokowi bukan hanyut dalam arus besar fenomena yang disebut sosiolog Frank Furedi sebagai ‘the cult of philistinism’, pemujaan terhadap budaya kedangkalan oleh perhatian yang berlebihan terhadap daya tarik material dan praktis.

Hal itu pula yang menurut Yudi Latif menyebabkan nasib Indonesia yang tak habis dirundung malang karena lebih memuja kemewahan. Akan tetapi, di sisi lain sangat menghina daya tulis, daya baca, daya pikir, dan daya pengetahuan sebagai penentu kehormatan seseorang.

Jika Jokowi mencita-citakan revolusi mental seharusnya mengukuhkan kembali budaya pikiran juga keberaksaraan yang jadi sumber kekuatan logos atau pengetahuan. Hanya dengan cara demikian, suatu bangsa punya daya refleksivitas. Tanpa kemampuan refleksi diri, suatu bangsa kehilangan wahana pembelajaran untuk menakar, memperbaiki, dan memperbarui dirinya sendiri. Karena itu, jangan kaget jika bangsa Indonesia bergerak seperti zombie, pertumbuhan besar fisiknya tidak diikuti perkembangan rohaninya.

Related Post

$(document).ready(function() {$('img#closed').click(function(){$('#bl_banner').hide(90);});});
close
Banner iklan disini